Pekanbaru, riau21.net – Program Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang ditugaskan oleh Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Literasi Digital dalam Implementasi Kebijakan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri, bertempat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kamis (20/11/2025).
Rapat ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur negara dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai BEJO’S di tengah tantangan ekosistem digital yang semakin kompleks.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi lintas institusi untuk membangun ruang digital yang aman, informatif, dan mendukung ketahanan informasi nasional.
Dalam sambutan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsekal Muda Eko D. Indarto yang disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi Alpen menegaskan bahwa di era digital, ASN, TNI, dan Polri bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga pihak yang memiliki peran strategis dalam membangun persepsi dan kepercayaan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap tindakan dan komunikasi kita di media sosial dapat membentuk persepsi publik. Karena itu, ASN, TNI, dan Polri harus menjadi teladan dalam berkomunikasi digital yang bertanggung jawab dan berintegritas,” ujar Alpen.
Kemenko Polkam melalui Asisten Deputi Bidang Media Komunikasi dan Informasi, Alpen menyoroti maraknya disinformasi, provokasi digital, hingga pola infodemic yang dapat melemahkan ketahanan informasi nasional.
Tantangan inilah yang mendorong pentingnya literasi digital yang kuat dan konsisten.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam bersama pemerintah daerah, Kemenkomdigi, dan mitra strategis memperkuat komitmen untuk meningkatkan literasi digital aparatur negara dalam memverifikasi dan merespons informasi, menyusun pedoman berbasis nilai BEJO’S yang seragam, membangun mekanisme respons cepat terhadap hoaks dan narasi negatif, serta mendorong aparatur negara menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi berkualitas dan narasi kebangsaan yang positif.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Riau,TNI, Polri serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dan rekomendasi yang memperkuat ketahanan informasi serta meningkatkan profesionalitas aparatur negara dalam menghadapi dinamika ruang digital.***
(Atta)
